KRISIS MYANMAR : PERENUNGAN UNTUK ASEAN

Tepat awal bulan Oktober 2007 komunitas ASEAN dan Internasional dikejutkan dengan tragedi kemanusiaan di Myanmar

Dengan arogansinya junta militer Myanmar membubarkan demonstrasi damai yang dilakukan oleh para biksu, bahkan hal ini menimbulkan korban jiwa serta korban luka-luka cukup banyak. Hingga saat ini ratusan biksu serta masyarakat pro demokrasi ditahan oleh junta militer baik dalam kuil-kuil maupun penjara-penjara dadakan. Komunitas internasional berseru kencang kepada junta militer untuk segera mengakhiri perbuatanya. Tidak lebih utusan PBB Moh Gambari telah bernegosiasi dengan pihak junta, pro demokrasi serta pihak-pihak terkait lainya (Cina dan ASEAN). Namun setelah krisis berlangsung hampir 1 bulan, perkembangan signifikan yang terjadi hanya pencabutan jam malam di myanmar oleh pihak junta

PERAN ASEAN

Timbul pertanyaan dimana dan sejauh mana peran ASEAN dalam menangani kasus semacam ini, banyak kalangan yang menyesalkan sikap “lemah” ASEAN dalam menghadapi junta Myanmar. Namun demikian kita tidak serta merta dapat menyalahkan akan sikap ASEAN ini, karena ASEAN sudah berjalan pada koridor hukum yang telah ditetapkan secara bersama. Dalam deklarasi Bangkok telah ditetapkan bahwa penyelesaian krisis dalam tubuh ASEAN dilakukan secara komunikatif, serta non-intervensi antar negara. Hal inilah yang membuat ASEAN tidak dapat bersikap keras seperti memberikan sangsi ataupun ancaman, hal terkeras yang dapat diberikan ialah berupa kecaman-kecaman yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara atas nama pemerintahan dan bukan ASEAN.

PERENUNGAN UNTUK ASEAN

Salah satu hal yang menjadi penyebabnya ialah lemahnya konstruksi ASEAN dalam bidang kesatuan. Secara nyata ASEAN disatukan oleh wilayah geografis dan beberapa kesamaan kultural dan ras, hal ini sejak dahulu selalu dibanggakan oleh komunitas ASEAN. Namun kenyataanya hal tersebut tidak berguna pada saat ASEAN menghadapi masalah-masalah antar negara ASEAN sendiri.

Pada kasus myanmar, negara-negara ASEAN bahkan tidak dianggap oleh myanmar yang saat ini lebih condong ke Cina dan India sebagai sekutunya. Hal ini membuktikan bahwa kesamaan geografis ASEAN tidak berlaku. Contoh lainya ialah perseteruan Malaysia dengan Indonesia, slogan “Bangsa Serumpun” yang selalu dikibarkan tidak mampu menyelesaikan krisis pencitraan antar kedua negara tersebut.

Dibandingkan Uni Eropa, ASEAN terlihat sangat tidak solid. Uni Eropa yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan jauh lebih solid dalam menghadapi masalah-masalah internal. Dari awal Uni Eropa memang dibentuk untuk sebagai suatu kerjasama bidang ekonomi (pada saat itu diberi nama European Coal dan Steel Community), sehingga walaupun mereka dipisahkan batas-batas geografis serta perbedaan kebudayaan yang ada, mereka tetap satu kepentingan yaitu kepentingan ekonomi regional. Hal ini sangat penting untuk menjadi bahan perenungan bagi ASEAN, apalagi dalam waktu dekat ini ASEAN akan segera meresmikan konstitusi/anggaran dasarnya. Maka setiap negara anggota ASEAN patut bertanya; Apakah ASEAN sudah memiliki satu kepentingan dan tujuan bersama? (NN)